Budaya Akuntabilitas Demokrasi Masyarakat Batak Terhadap Usaha Memberi Gelar Kepada SBY Oleh T.B Silalahi

Kedatangan Presiden RI SBY ke Balige atas undangan T.B Silalahi untuk meresmikan Museum Batak menuai badai protes keras dari seluruh masyarakat Batak Di Indonesia.

(Balige adalah kota yang terletak di Tapanuli Utara, propinsi Sumatra Utara link http://maps.google.co.uk/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&client=firefox-a&q=balige%2C+sumatera+utara&um=1&ie=UTF-8&hq&hnear=Balige%2C+Indonesia&gl=uk&ei=pKg2TYD0GISohAfs4eTSAg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBkQ8gEwAA)

Pertama, berita hangat keluar untuk menganugrahkan gelar penghormatan kepada SBY sebagai Raja Batak, link http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/01/16/120714/Pemberian-Gelar-Raja-Batak-Untuk-SBY-Menuai-Protes.

Kedua, adalah pemberian marga Siregar dan Pohan link http://us.detiknews.com/read/2011/01/18/130402/1549116/10/ruhut-sby-siregar-simbol-pemimpin-besar?9911032

Jadi atau tidaknya penganugrahan Raja Batak dan pemberian marga Siregar kepada SBY dapat membuktikan akuntabilitas demokrasi masyarakat Batak pada umumnya yang sudah berlangsung dari sejak nenek moyang kita.

Selama ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang diibuat oleh pejabat-pejabat papan atas tanpa mempertimbangkan masukan-masukan atau inspirasi dari rakyatnya. Kalaupun keputusan-keputusan yang dibuat itu diundangkan dan masyarakat protes, maka protes dan ketidaksetujuan masyarakat itu tidak akan pernah sampai ke telinga pejabat-pejabat atas tersebut karena staf-staf bawahan yang berada dilingkaran para pejabat atas ini tidak berani atau tidak akan pernah menyampaikan aspirasi masyarakat dengan jujur, langsung, tanpa difilter sama sekali.

Dengan adanya media internet, SMS, Email, facebook, Twitter dan seterusnya, komunikasi antara rakyat berjalan dengan lancar tanpa bisa dihentikan, komunikasi yang berjalan disaat peristiwa sedang terjadi, bukan dari hasil laporan koran-koran, media tv, radio, yang akan dibaca, didengar dan ditonton rakyat beberapa jam sebelumnya atau sehari setelahnya.

Rakyat memantau sendiri dan mengirimkan komunikasi pesat dari satu kelainnya, dari daerah satu ke lainnya, dari negara satu ke negara lainnya. Dan ini terjadi terhadap rencana-rencana pemberian gelar penghormatan Raja Batak dan marga Siregar kepada Presiden SBY oleh T.B Silalahi dengan didukung oleh Juru bicara Ruhut Sitompul. Masyarakat Batak protes, tidak setuju dan melakukan demonstrasi supaya usaha pemberian gelar kehormatan Raja Batak dan Siregar oleh T.B Silalahi dihentikan.

Suka atau tidak suka, reaksi protes masyarakat itu sampai ke telinga yang akan memberi dan yang akan menerima tanpa bisa di filter lagi, pun oleh seorang Presiden dan seorang Pejabat papan atas seperti T.B. Silalahi ini.

Disatu sisi, ada orang-orang Batak yang sinis terhadap reaksi masyarakat Batak ini. Ada yang bilang masyarakat Batak Bersumbu Pendek, ada yang bilang Masyarakat Batak terlalu emosi dan cepat marah, ada yang bilang seharusnya demonstrasi itu tidak perlu, ada yang bilang tidak setuju dengan reaksi demonstrasi itu.

Akhirnya penganugrahan Raja Batak dan pemberian marga Siregar dibatalkan. Peresmian Museum Batak diresmikan tanpa memberi anugrah penghormatan Raja Batak dan marga Siregar kepada SBY yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Akuntabilitas demokrasi masyarakat Batak itu akhirnya berhasil dengan adanya reaksi demonstrasi terbuka dari masyarakat Batak.

Inilah demokrasi yang sebenarnya. Bukan hanya rakyat dari suku Batak saja bisa belajar dari peristiwa ini tetapi rakyat Indonesia pada umumnya bisa memantau agar pejabat-pejabat atas tidak bisa bertindak seenaknya mengambil keputusan-keputusan yang tidak mengaspirasikan suara rakyat.

Rakyatpun kembali berkomunikasi langsung satu sama lainnya tanpa melalui "tim editor" melalui media internet, SMS, Email, facebook, Twitter dan seterusnya dengan menggunakan HP/Telepon genggam, Laptop, iPad dst, ditangan masing-masing, saat itu juga.

19 Januari 2011

Grace Siregar

Perupa